Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010

Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan telah ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 Januari 2010. Hampir tidak ada permasalahan berarti sejak digulirkannya PP tersebut, baik dari segi teknis maupun nonteknis. Hingga turunnya surat edaran dari Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Sumbawa pada semua sekolah di wilayah kabupaten sumbawa dari tingkat dasar sampai menengah sekitar pertengan bulan Nopember 2010, yang terutama menyoroti dan mengharuskan menerapakan pasal 181 PP tersebut tentang “Larangan”.

Sengaja saya menggunakan tanda petik pada kara Larangan, karena pasal itulah yang menjadi perdebatan di kalangan para pengelolah pendidikan di tiap tingkat satuan pendidikan. Apa saja isi pasal 181 tersebut, berikut kutipannya:

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 17 TAHUN 2010

TENTANG

PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Bagian keempat

Larangan

pasal 181

Pendidik dan tenaga kependidikan, baik perseorangan maupun kolektif, dilarang:

a. menjual buku pelajaran, bahan ajar, perlengkapan bahan ajar, pakaian seragam, atau bahan pakaian seragam di satuan pendidikan;

b. memungut biaya dalam memberikan bimbingan belajar atau les kepada peserta didik di satuan pendidikan;

c. melakukan segala sesuatu baik secara langsung maupun tidak langsung yang menciderai integritas evaluasi hasil belajar peserta didik; dan/atau

d. melakukan pungutan kepada peserta didik baik secara langsung maupun tidak langsung yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut kepala SMA Negeri 1 Utan Drs. Abdul Muis, bahwa kebijakan tersebut sah-sah saja untuk diterapkan apabila bantuan pemerintah baik dalam bentuk APBD maupun APBN bisa secepatnya turun ke sekolah-sekolah sebelum tahun pelajaran dimulai. Pak Muis, sapaan akrab beliau, juga menambahkan, jika bantuan tersebut tidak tersendat-sendat dan tidak disunat disana-sini maka, semua rencana yang sudah terprogram dengan baik akan berjalan lancar.

Satu-satunya sumber dana SMA Negeri 1 Utan selain dari yang disebutkan tadi adalah iuran komite yang ditarik setiap bulan dari orangtua/wali peserta didik. Dana itu telah terencana dengan rinci dalam RAPBS (Rencana Angaran Pendapatan dan Belanja Sekolah) tahun pelajaran 2010/2011. RAPBS telah disusun dan diputuskan pada awal tahun pelajaran baru, yang mana dalam RAPBS tersebut tidak ada dicantumkan rencana sebagaimana yang diatur dalam PP No. 17 tahun 2010 pasal 181. Mengapa hal demikian bisa terjadi? Menurut Suyatno, S.Pd, Wakasek ur. Penelitian dan Pengembangan Sekolah, karena PP tersebut tidak pernah disosialisasikan ke sekolah-sekolah.

Apa saja isi PP tersebut, klik disini

About these ads

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.